Hallo

KYAI AGENG MALIU PENDIRI DESA BANJAR

Seorang tokoh masyarakat yang bernama Kyai Maliu sagat tertarik akan keindahan alam sekitar Kali Merawu sebelah selatan jembatan Clangap (sekarang). Keindahan alam tersebut anatara lain karena tanahnya berundak, berbanjar sepanjang kali. Kyai Maliu bertekad daerah ini untuk menjadi tempat tinggalnya yang baru, dan dibangunlah sebuah pondok menghadap Kali Merawu. Desa yang indah dan baru itu kemudian diberi nama : BANJAR (BANJAR PETAMBAKAN), karena sesuai alamnya yang berpetak-petak, berunjak dan berbanjar. Akhirnya Kyai Maliu menjadi Kepala Desa (Petinggi di desa itu dan dikenal dengan Kyai Ageng Maliu Petinggi Banjar. Kedatangan Sunan Giri wasiat dan Penembahan Giri Pit ke desa Banjar disambut baik oleh Kyai Maliu, bahkan Kyai Maliu sampai menjadi menantu Penembahan Giri Pit dan menjadi penyiar Agama Islam.

KABUPATEN BANJAR PETAMBAKAN

Setelah Bupati Wargohutomo I (Bupati Wirasaba) wafat, maka sebagai penggantinya adalah putra menantunya yang bernama  Joko Kaiman dengan gelar WARGOHUTOMO II yang dikenal sangat bijaksana. Karena Bupati Wargohutomo I (mertua Joko Kaiman) mempunyai putra 5 (lima) orang. Kaka atas persetujuan Sultan Pajang, oleh Wargohutomo II Kabupaten Wirasaba dibagi empat, yaitu:

1. Wilayah Wirasaba untuk ngabehi Wargowijaya.
2. Wilayah Merden untuk ngabehi Wirakrama.
3. Wilayah Banjar Petambakan untuk ngabehi Wirayuda.
4. Sebagai Wedana Bupati maka Wargohutomo II bertempat tinggal di Kejawar Banyumas.

Ngabehi Wirayuda yang bertempat bagian Kabupaten Banjar Petambakan tidak jelas siapa yang menggantikannya ; mungkin Kabupaten Banjar Petambakan pada waktu itu tidak lestari . Salah seorang keturunan Kyai Ageng Giri Pit yang karena kecantikan ketinggian budinya ia sempat menarik hati seorang bangsawan Banyumas, sehingga ia diangkat menjadi Garwa padmi Raden Tumenggung Kertayuda, Bupati Banyumas ke-4 yang kemudian menurunkan Raden Tumenggung Mertanegara yang menjadu Bupati Banyumas ke-5, bergelar Kyai Raden Adipati Yudanegara I dan R. Ngabeni Banyakwide, yang kemudian diangkat menjadi Kliwon Banyumas, bermukim di Banjar. Sumber lain menyebutkan bahwa Banyakwide adalah Bupati Banjar Petambakan I sesudah pemerintahan ngabehi Wirayuda. Banyakwide mempunyai putra:

1. Kyai Ngabehi Mangunyundo.
2. Kenthol Kertoyudo.
3. Bagus Brata.
4. Mas Ajeng Basiah.

Kyai Ngabei Mangunyudo menggantikan ayahnya dan menjadi Bupati Banjar dengar gelar Hadipati Mangunyudo I dan dikenal sebagai Hadipati Mangunyudo Sedoloji, karena gugur di loji (benteng) Belanda Kartosuro. Hadipati Mangunyudo I dikenal sangat sakti, pemberani dan tidak suka terhadap Belanda. Hadipati Mangunyudo I  dimakamkan di Petambakan Banjarnegara  dan digantikan oleh adiknya R. Kenthol Kertoyudo dengan gelar Hadipto Mangunyudo II. Hadipati Mangunyudo II ini juga dikenal sangat sakti, pemberani dan masa perang Diponegoro, Mangunyudo II membantu P. Diponegoro, yang berarti tidak sejalan dengan garis kebijakan Susuhunan Surakarta dan Wedono Bupati Banyumas, yang berarti pula penuh resiko. Pada masa Hadipati Mangunyudo II, Pusat pemerintahan Kabupaten Banjar dipindahkan kesebelah barat Kali Merawu dan dinamaakan Banjar Watu Lembu (Banjar Sela Lembu). Seusai perang Diponegoro (1930) Mangunyudo II dipecat dari jabatannya oleh Susuhunan Surakarta dan status Kabupaten Banjar dirubah menjadi distrik (Kewadenan).

Hadipati Mangunyudo I  dimakamkan di Petambakan Banjarnegara  dan digantikan oleh adiknya R. Kenthol Kertoyudo dengan gelar Hadipto Mangunyudo II. Hadipati Mangunyudo II ini juga dikenal sangat sakti, pemberani dan masa perang Diponegoro, Mangunyudo II membantu P. Diponegoro, yang berarti tidak sejalan dengan garis kebijakan Susuhunan Surakarta dan Wedono Bupati Banyumas, yang berarti pula penuh resiko. Pada masa Hadipati Mangunyudo II, Pusat pemerintahan Kabupaten Banjar dipindahkan kesebelah barat Kali Merawu dan dinamaakan Banjar Watu Lembu (Banjar Sela Lembu). Sesuai perang Diponegoro (1930) Mangunyudo II dipecat dari jabatannya oleh Susuhunan Surakarta dan status Kabupaten Banjar dirubah menjadi distrik (Kewadenan).

BANJARWATULEMBU PINDAH KE BANJARNEGARA

Dalam perang Diponegoro, R. Tumenggung Dipoyudo IV berjasa Kepada Sri Susuhunan Paku Buwono VII untuk di tetapkan menjadi Bupati Banjer berdasarkan  : Resolutie Governeur General Buitenzong tanggal 22 Agustus  1831 nomor I, untuk  mengisi Jabatan Bupati Banjar yang telah di hapus statusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan di kenal dengan Banjarwatu lembu. Usul tersebut di setujui. R.Tumenggung Dipoyudo IV mohon ijin agar pusat pemerintahan di pindah ke sebelah selatan sungai Serayu, dan permohonan tersebut di ijinkan. Akhirnya di putuskan bahwa lokasi untuk pusat pemerintahan adalah di daerah pesawahan yang cukup lebar (Banjar) dan di namakan: BANJARNEGARA (Banjar = sawah ; negara = kota).

Kota Banjarnegara sebagai ibukota baru yang penuh harapan baru, secara bertahap mulai melengkapi diri untuk menjawab tantangan baru, tentang amanat kebutuhan masyarakat Kabupaten baru, antara lain pembangunan sarana perhubungan, baik di dalam kota maupun di luar kota yang menghubungkan kota Kabupaten dengan daerah – daerah distrik, sehingga memungkinkan lancarnya arus lalu lintas perekonomian rakyat. Jalan-jalan di dalam kota dihias dengan tanaman pohon kenari yang rindang dan indah di kanan kirinya. Di tengah alun-alun di tanam dua batang pohon beringin, sebagai pengayom dan sekaligus di bangun pula sebuah jalan lurus di tengah-tengah alun-alun menuju ke Pendopo Kabupaten. Menyadari bahwa pasar merupakan sumber perekonomian masyarakat, maka R. Tumenggung Dipoyudo membangun sebuah pasar yang semula terletak di seblah selatan simpang empat (Toko Mulia). Karena pada waktu itu Pemerintah Belanda membutuhkan asrama Polisi, maka pada tahun 1927 pasar di pindah ke sebelah utara seperti yang kita lihat sekarang ini .

Raden Tumenggung Dipoyudo menjabat Bupati sampai tahun 1846,  kemudiaan di ganti  Raden Adipati Dipodiningrat, tahun 1878 pensiun. Penggantinya di ambil dari luar Kabupaten Banjarnegara. Guperman (Pemerintah) mengangkat Kas Ngabei Atmodipuro, Patih Kabupaten Purworejo (Bagelan) putra Kyai Tumenggung Kalapaking di Panjer (Kebumen) sebagai penggantinya dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara I. Beliau mendapat ganjaran pangkat “Adipati” dan tanda kehormatan ”Bintang Mas”. Tahun 1896 beliau wafat dan diganti putranya Raden Mas Jayamasona, Wedana Distrik Singamerto (Banjarnegara) dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara II. Dari pemerintahan Hindia Belanda Raden Tumenggung Jayanegara II mendapatkan anugerah pangkat “Adipati Aria” payung emas, bintang emas besar, Officier Oranye (Perwira Belanda) . Pada tahun 1927 beliau berhenti / pensiun. Penggantinya Putra beliau Raden Sumito Kalapaking Purbonegoro, yang juga mendapat anugerah sebutan Tumenggung Aria. Beliau keturunan Kanjeng R. Adipati Dipodiningrat, berarti kabupaten kembali kepada keturunan para penguasa yang terdahulu. Diantara para Bupati Banjarnegara, Raden Arya Sumito Kolopaking yang menghayati 3 jaman, yaitu jaman Hindia Belanda, Jepang dan RI, dan menghayati serta menangani langsung Geloma Revolusi Nasional (1945-1949). Ia mengalami sebutan “Gusti Kanjong Bupati”, lalu “Bendara Ken-Cho” dan berakhir “Bapak Bupati”. Selanjutnya yang menjadi Bupati setelah Raden Arya Sumitro Kolopaking Purbonegoro ialah:

• Raden Sumarto 1957 – 1959
• Mas Soejirno 1960 – 1967
• Raden Soedibjo 1967 – 1973
• Drs. Soewadji 1973 – 1980
• Drs. Winarno Surya Adisubrata 1980 – 1986
• H. Endro Suwaryo 1986 – 1991
• Drs. H. Nurachmad 1991-1996 dan 1996 – 2000
• Bpk. J. Soeharjo 2000 – 2001 (Pj.Bupati)
• Drs. Ir. H. Djasri, MM, MT 2001 – 2006 dan 2006 – 2011
• Sutedjo Slamet Utomo, SH, M.Hum 2011 – 2016
• Prijo Anggoro Budi Raharjo, SH, M.Si 2016 – 2017 (Pj.Bupati)
• Budhi Sarwono 2017 – 2022
• Tri Harso Widirahmanto, SH 2022 – 2024 (Pj.Bupati)
• Muhammad Masrofi, S.Sos., M.Si 2024 – 2025 (Pj.Bupati)
• dr. Amalia Desiana 2025 – sekarang

Sejarah hari jadi Kabupaten Banjarnegara tidak lepas dengan hari jadi Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Bnyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 6 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara pada prinsipnya sudah sesuai dan secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :
Sepeninggal adipati Warga Utama I (Adipati Wirasaba VI), Sultan Pajang (Sultan Hadi Wijaya) memanggil putra putri Adipati Warga Utama I.
Hadir saat itu putra menantu yaitu Raden Jaka Kaiman yang kemudian dilantik/diwisuda menjadi Adipati Wirasaba VII pada tanggal 22 Februari 1571 dengan gelar Adipati Warga Utama II menggantikan mertuanya yaitu Adipati Wirasaba VI (Adipati Warga Utama I), masa periode kekuasaan Adipati Warga Utama II pada tahun 1571 – 1582.
Pada awal berkuasa, tepatnya pada tanggal 26 Februari 1571 Adipati Wirasaba VII yang bergelar Adipati Warga Utama II membagi kekuasaanya menjadi 4 wilayah (sehingga dikenal dengan adi pati mrapat) yaitu :

1. Banjarpetambakan untuk Kiai Ngabehi Wirayuda;

2. Merden untuk Kiai Ngabehi Wirakusuma;

3. Wirasaba untuk Kiai Ngabehi Wargawijoyo;

4. Kejawar atau dikenal dengan Banyumas untuk Raden Jaka Kaiman (Adipati Wirasaba VII memilih menjalankan kekuasaanya di daerah Banyumas, berkembang sampai sekarang terkenal sebagai Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan sejarah, pembagian 4 wilayah tersebut, bertepatan pada hari Senin Pon 1 Syawal 978 Hijriyah atau tanggal 26 Februari 1571 Masehi, maka lebih tepat dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Sehubungan hal tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1994 Nomor 9), sebagaimana tertuang pada BAB III Pasal 4 bahwa Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1571 atau bertepatan dengan tanggal 1 syawal 978 Hijriyah, dan pada BAB IV pasal 5 bahwa Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Februari, serta pada BAB V Pasal 6 yaitu sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1994 Nomor 9).
Sejarah singkat perhitungan hari jadi Kabupaten Banjarnegara yang menjadi alasan akademisi ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Banjarnegara, dapat kita lihat dalam Tulisan Prof. Dr. Sugeng Priyadi, M. Hum,. pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tentang Perhitungan Hari Jadi Banjarnegara dalam sebuah Buku Babad Banjarnegara berikut ini. Walaupun tidak menutup peluang adanya informasi dan kajian yang lebih akurat sebagai tambahan literasi terkait sejarah Kabupaten Banjarnegara dari berbagai pihak.

Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang pertama jatuh pada tanggal 22 Agustus 1831 merupakan kebijakan Belanda dan dianggap kurang Nasionalis dan banyak sejarahwan yang menggugat. Salah satu sejarahwan yaitu Heni Purwono (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Banjarnegara) bersama rekan-rekannya, menggugatnya secara terbuka baik melalui buku, lisan maupun artikel di media massa. Para sejahrawan menjelaskan bahwa hari jadi 22 Agustus 1831 justru momen “kekalahan” bangsa Indonesia pasca Perang Jawa atas Kolonial Belanda dan penghilangan terhadap peran trah Banjarnegara asli yang sangat antikolonial.

DPRD Kabupaten Banjarnegara kemudian membentuk Pansus Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang diketuai oleh Agus Junaedi, S.Sos, MM. Kemudian setelah diadakan penelitian dan kajian akademis berkali-kali di Pansus DPRD, dengan melalui perdebatan di Pansus DPRD, terutama setelah menghadirkan Prof. Sugeng Priyadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak tiga kali, barulah pada akhirnya Pansus mendapatkan pencerahan yang meyakinkan sehingga menetapkan hari jadi Banjarnegara yang baru, yaitu pada tanggal 26 Februari 1571.  Hal itu kemudian ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 yang disahkan oleh Bupati Budhi Sarwono.

Lambang Daerah Baru

Sumber  : Youtube

Kritik Dan Saran