Sutedjo Slamet Utomo, SH,  M.Hum

Beliau menjabat sebagai Bupati Banjarnegara sejak pertengahan 2011 hingga akhir 2016, Lahir di Banjarnegara, 14 Februari 1954  Riwayat pendidikan : Fakultas Hukum UNDIP Semarang (S1) tahun 1980, Ilmu Hukum UGM Jogjakarta (S2) tahun ­2003

Memulai karier sebagai PNS auditor/pemeriksa di Inspektorat Jenderal Depdagri, dengan jabatan terakhir sebagai Auditor Banding Bidang Kesejahteraan Sosial di Irwil I. Diangkat sebagai Sekretaris Daerah Banjarnegara sejak 21 September 1999—mengelola birokrasi daerah menjelang era otonomi regional, kompak dan harmonis dengan DPRD dan masyarakat. (tejo-peno.blogspot.com)
Terpilih sebagai Bupati melalui Pilkada langsung 2011, mewakili koalisi besar (Golkar, PDIP, PPP, PKS, Gerindra, PKNU, Hanura, PBR, PPRN), menggandeng Drs. H. Hadi Supeno, M.Si sebagai Wakil Bupati. Mereka meraih sekitar 42 % suara dan mengungguli pasangan Budhi Sarwono-Kusumo Winahyu
Program Pemerintahan & Pembangunan yang beliau lakukan yaitu Sutedjo menandatangani Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banjarnegara 2011–2031 sebagai landasan pembangunan jangka panjang yang terpadu dan berkelanjutan, Lewat Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012, pemerintah daerah meluncurkan Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan untuk warga tidak mampu, dimulai tahun anggaran 2012, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, Tahun 2015 mengeluarkan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2015 tentang mekanisme perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja yang ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah.
Prestasi dan Dampak Program saat beliau menjabat yaitu Saat terjadi bencana tanah longsor besar di Kecamatan Karangkobar—khususnya Dusun Jemblung—pada akhir 2014–awal 2015, Sutedjo mengambil keputusan memperpanjang masa tanggap darurat, mengoordinasikan relokasi korban, membuka akses jalan darurat, serta mempercepat penanganan risiko lanjutan dan Di bawah kepemimpinannya, PD BPR BKK Mandiraja, BUMD perbankan mikro milik pemerintah daerah, mengalami peningkatan aset signifikan dari Rp 78 miliar (2005) menjadi Rp 236,5 miliar pada 2014. Kontribusi PAD dari deviden bank ini meningkat pesat dan menjadi salah satu BPR terbaik di Jateng
Setelah menjabat sebagai bupati, beliau aktif sebagai Ketua IPHI Banjarnegara, mendukung program vaksinasi, layanan kesehatan berbasis komunitas, dan pemberdayaan ekonomi umat selama pandemi Covid 19 (periode kepengurusan IPHI 2021 2026)