DASAR HUKUM PEMUSNAHAN DAN PENYUSUTAN ARSIP

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis bagi Oragnisasi Politik
  4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip
  5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan unit kearsipan pada Lembaga Negara

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 ini diatur mengenai kegiatan-kegiatan untuk memberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar atau pegangan dalam melaksanakan penyerahan dan pemusnahan arsip  melalui tahap-tahap yang ditentukan.

Kegiatan-kegiatan penyerahan dan pemusnahan arsip  tersebut, merupakan salah satu sarana penting untuk menyelamatkan dan melestarikan bahan bukti resmi yang mempunyai nilai guna bagian kepentingan nasional dan untuk mengatasi penimbunan arsip  yang tidak berguna, mengurangi beban penyimpanan, dan menghemat ruangan serta memungkinkan terkumpulnya arsip  yang selektif.

Dengan demikian akan dapat dihindarkan kemungkinan musnahnya arsip  yang mempunyai nilai guna ataupun yang mengandung nilai informasi yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku untuk penyerahan dan pemusnahan arsip , arsip  yang wajib diserahkan kepada Arsip Nasional, tata cara penyerahan arsip , arsip  yang dapat dimusnahkan, dan tata cara pemusnahan arsip.